Pajak ranmor

 

Biro Jasa STNK

TUAH SAKTI JAYA

Jl. Delman Utama no. 53 Kebayoran lama Utara

Jakarta Selatan 12240

Telp. 021 29306662

Whatsapp : 08119008444

E-mail:birojasa011@yahoo.com

 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(PKB)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan

roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran

bermotor yang dioperasikan di air.


Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor.

OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau

    penguasaan Kendaraan Bermotor.

2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana

    dimaksud pada angka (1), adalah:

1. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

    dioprasikan di semua jenis jalan darat; dan

2. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi

    kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh

    Gross Tonnage).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana

    dimaksud pada angka (2), adalah:


1. kereta api;

2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan

    pertahanan dan keamanan negara;

3. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,

    konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan

    lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilita pembebasan

    pajak dari Pemerintah; dan

4. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan

    atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran

    dan tidak untuk dijual.

SUBJEK PAJAK


Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Orang pribadi;

2. Badan;

yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

1. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan

    sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen

2. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran,

    sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);

3. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%

    (nol koma lima nol persen)

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

    ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)


CARA PERHITUNGAN PAJAK

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar

pengenaan pajak angka (9) dan (10) MASA PAJAK

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua

    belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan

   bermotor

2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka

3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force

    majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat

    dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa

    pajak yang belum dilalui

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur

    dengan Peraturan Gubernur.

SAAT TERUTANG PAJAK


Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan

bermotor.

1. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda

   dan berat kendaraan bermotor;

2. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,

    bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan

   bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) taka tau 4

   (empat) tak, dan isi silinder.

9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

   sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8),

   dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

   Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

     sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap

     tahun.

TARIF PAJAK


  Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi

   ditetapkan sebagai berikut:


1. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua
    persen);
2. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua
    koma lima persen);
3. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga
    persen);
4. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%
   (tiga koma lima persen);
5. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat
    persen);
6. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5%
   (empat koma lima persen);
7. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima
    persen);
8. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5%
   (lima koma lima persen);
9. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6%
   (enam persen);
10. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5%
     (enam koma lima persen);

11. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7%
     (tujuh persen);
12. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5%
     (tujuh koma lima persen);
13. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8%
     (delapan persen);
14. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar
     8,5% (delapan koma lima persen);
15. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9%
     (sembilan persen);
16. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar
     9,5% (Sembilan koma lima persen);
17. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10%
     (sepuluh persen);

2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%
      (duapersen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk

WAJIB PAJAK 


Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;

2. Badan; yang memiliki kendaraan bermotor.

    Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh

    pengurus atau kuasa badan tersebut.

DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 

    dar 2 (dua) unsur pokok :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

2. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan

    dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan

    Bermotor.

2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang

   digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat   

     besarserta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1)

    huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga

   Pasaran Umum  atas suatu Kendaraan Bermotor.

4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka

   (3),ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu

    pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah

    harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak

   diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan

   berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan

   tenaga yang sama;

2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang

    sama;

4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan

    bermotor yang sama;

5. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan

    Impor Barang (PIB).

7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan

    dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu),

    dengan  pengertian sebagai berikut :

1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau

    pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor

    tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan

    bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan

 
    faktor-faktor